Konfirmasi Soal Pemeliharaan, Humas dan Kabag Tanaman PTPN IV Regional 2 Bungkam

SIMALUNGUN - Sangat tidak etis bila pihak Manajemen PTPN IV Regional 2 melalui pejabat terkait kondisi areal yang ditanami kelapa sawit saat ini ditumbuhi rerumputan terkesan enggan merespon penyampaian konfirmasi dari mitra kerja perihal informasi publik.

Hal ini diungkapkan, WH. Butar-butar selaku Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Anak Bangsa Kabupaten Simalungun saat ditemui di seputaran Kota Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Senin (06/04/2024) sekira pukul 09.00 WIB.

Baca juga: Ketum FRN Polri: Tidak Ada Kekerasan Masyarakat Pasangkayu Lagi, Ancaman PTDH

"Sama-sama kita mengetahui Akhlak merupakan jargon BUMN dan Integritas juga sikap yang harusnya laksanakan oleh rekan-rekan pemangku jabatan puncak di Manajemen PTPN IV Regional 2 ini, " sebut WH. Butar-butar di awal penyampaiannya.

Menurutnya, di era globalisasi ini segala sesuatu tak dapat lagi ditutup-tutupi, karena segala informasi pada umumnya dapat diketahui melalui media sosial yang saat ini sudah memiliki peran penting dan juga menjadi perhatian di seluruh dunia.

Baca juga: Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika

"Kami memotivasi para pemangku jabatan di pemerintah maupun di perusahaan agar bersedia membuka diri dan lebih profesional menyikapi sebuah kritikan. Usia kita sudah lanjut  maka perbanyak buat hal baik, " imbuh WH. Butar-butar.

Pada kesempatan ini, Ia menegaskan kembali terkait informasi areal tanaman kelapa sawit milik perusahaan perkebunan berstatus BUMN ini akan ditindaklanjuti yakni, untuk memperoleh informasi seluas-luasnya tentang beberapa hal, di antaranya soal pemeliharaan dan perawatan tanaman yang berbiaya terbilang tinggi.

Baca juga: KTV Anda di Perdagangan Marak Narkoba, Polisi Ringkus Dua Pelaku

"Surat permintaan klarifikasi kepada pihak PTPN IV Regional 2 bagian tanaman akan kita kirimkan dalam minggu ini dan harapan kita, semoga direspon, " tandas WH Butar-butar.

Sebelumnya diberitakan, tentang tanaman kelapa sawit belum menghasilkan terkesan tanpa perawatan seluas puluhan hektar terpantau dalam kondisi ditumbuhi rerumputan, hingga mencapai ketinggian berkisar 1/2 meter.

Baca juga: ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco Minta Polri Usut Tuntas

Padahal, PTPN IV diketahui perusahaan perkebunan tanaman kelapa sawit terbesar, berstatus BUMN di Provinsi Sumatera Utara menggelontorkan anggaran biaya pemeliharaan dan perawatan terbilang signifikan.

Informasi diperoleh, tentang kondisi tanaman di Areal Tanaman  2021, Afdeling 4, PTPN IV Regional 2, Unit Kebun dan PKS Dolok Sinumbah, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Sabtu (04/05/2024) sekira pukul 09.00 WIB.

Baca juga: Patra M Zen Ingatkan Kamaruddin Simanjuntak Advokat Profesi Ahli Hukum

Menurut nara sumber, kondisi tanaman seperti itu berkisar lebih dari 3 bulan lamanya terjadi pembiaraan. Padahal, lokasi itu merupakan jalur lintas masyarakat dan tak jauh dari jalan desa setempat.

"Kalau dikatakan adanya rotasi pemeliharaan tanaman, apakah SOP nya seperti ini? Bila  pertumbuhan tanaman belum menghasilkan tidak dirawat, anggarannya buat apa?, " ungkap salah seorang aktivis pemerhati perkebunan di Kabupaten Simalungun.

Lebih lanjut, nara sumber mengutarakan, diketahui bahwa PTPN IV Regional 2 memiliki lebih kurang 20 unit kebun yang mengelola lahan HGU diperkirakan mencapai lebih dari 100.000 hektar terhampar di wilayah Kabupaten Simalungun.

"Diperkirakan puluhan miliar Rupiah kerugian negara di setiap tahun akibat alokasi anggaran pemeliharaan dan perawatan tanaman kelapa sawit yang tidak dilakukan, " tutup nara sumber.

Sementara, Manajer Kebun dan PKS Dosin Ismail belum berhasil ditemui dan dikonfirmasi soal tanaman belum menghasilkan di areal Afdeling 4 yang belum dikerjakan vendor, ditumbuhi rerumputan saat awak media ini mendatangi kantornya.

Baca juga: Tewasnya Brigadir Yoshua, Kapolri Periksa 25 Polisi Diapresiasi BEM SI

Terpisah, Humas PTPN IV Regional 2 Khairul dan Kepala Bagian Tanaman Irfan Faisal dihubungi melalui pesan percakapan selularnya, dimintai tanggapan soal pihak rekanan yang menerima SMK tidak melakukan pekerjaan menggunakan tenaga kerja mandiri, terkesan bungkam.